Optimis Indonesia Maju!

Batam dan Segitiga Sijori

Berikut ini adalah cuplikan dari buku berjudul Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia yang ditulis oleh dosen senior Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, Ibu Siti Sutriah Nurzaman. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit ITB pada tahun 2012. Tulisan yang saya cuplik ini berasal dari bab ‘Pembagian kerja internasional yang baru’.

~~~

Sijori adalah suatu bentuk kerja sama ekonomi yang diprakarsai oleh Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Sijori tumbuh karena adanya kebutuhan yang komplementer antara ketiganya. Sijori tumbuh karena adanya kebutuhan yang komplementer antara ketiganya. Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan yang tinggi selama lebih dari dua puluh tahun, Singapura menjadi wilayah yang sangat berkembang. Karena luas fisik Singapura yang sangat terbatas, maka perkembangan yang tinggi ini menyebabkan harga tanah di Singapura sangat mahal. Demikian juga dengan upah buruh. Sebagai contoh, pendapatan rata-rata di sektor manufaktur dari tahun 1989-1990 naik sebesar 12% apabila dipakai sebagai dasar perhitungan adalah dolar Singapura. Apabila yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah dolar Amerika, maka kenaikan ini menjadi sekitar 15-22%. Produktivitas pekerja tidak naik setinggi itu sehingga ongkos produksi dilihat dari sudut tenaga kerja, naik dengan cukup tajam. Ongkos produksi keseluruhan pun menjadi sangat tinggi. Akibatnya, perusahaan asing menjadi berpikir (ulang) untuk meningkatkan aktivitasnya di Singapura dan (atau) memindahkan lokasinya ke tempat lain, atau melakukan kedua hal tersebut sekaligus (Lee Tsao Yuan, 1991: 4-7).

Konsep segitiga pertumbuhan ini sangat cocok dengan pemikiran untuk memindahkan (relokasi) industri, Kedekatan Johor dan Riau dengan Singapura merupakan faktor utama terjadinya relokasi tersebut. … Singapura mempunyai tenaga kerja yang sangat terlatih dan prasarana yang sudah sangat baik. Johor mempunyai lahan yang luas dan tenaga kerja setengah terlatih. Riau di Indonesia mempunyai harga tanah serta upah buruh yang murah. … (Lee Tsao Yuan, 1991: 8-9).

…Keadaan ini sangat menguntungkan, baik bagi Singapura maupun bagi Johor dan Riau. Skala ekonomi yang tinggi, baik di bidang industri maupun bidang lainnya, seperti pariwisata, dapat dicapai bersama oleh ketiga wilayah ini. Oleh sebab itu, bahkan sebelum Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong mencetuskan gagasan bahwa Singapura, Johor, dan Riau dapat membentuk segitiga pertumbuhan pada tahun 1989, pihak swasta telah terlebih dahulu memanfaatkan keadaan ini (Lee Tsao Yuan, 1991: 9).

Bagaimana keadaan ini dilihat dari sudut Indonesia, lebih baik ditinjau keadaan Batam sebagai pusat dari aktivitas Sijori di Indonesia. Pulau Batam adalah salah satu pulau di Kepulauan Riau yang dulu merupakan bagian dari Propinsi Riau. Saat ini, karena adanya pemekaran daerah, Kepulauan Riau merupakan suatu propinsi tersendiri, Dilihat dari lokasinya, Pulau Batam sangat strategis karena berada di Selat Singapura yang dilewati jalur pelayaran internasional yang sangat ramai, sekaligus merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur, Amerika bagian barat, Timur Tengah, dan Eropa.

Hingga dasawarsa tahun 1960-an, pangkalan logistik Pertamina masih di Singapura. Dengan lokasi pangkalan di Singapura ini, di samping Pertamina menerima hasil 85%, Pertamina juga harus menanggung 85% dari biaya kontraktor. Dengan demikian, adalah suatu alasan (keputusan) yang tepat apabila pada tahun 1968 Pertamina memindahkan pangkalan logistiknya ke Pulau Batam, sekaligus menjadikan Batam sebagai pusat operasional yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai. Dengan relokasi ini, Indonesia dapat menghemat biaya secara signifikan di samping menghemat devisa dan dapat menghidupkan perekonomian dalam negeri (horeeee!). Mengingat lokasinya yang sangat strategis serta kedekatannya dengan Singapura, pada tanggal 19 Oktober 1970, dikeluarkan Keppres 65/70 berupa pengangkatan Ibnu Sutowo sebagai Direktur Pertamina untuk menjadi penanggung jawab pengelolaan pulau tersebut.

Pemerintah kemudian menjadikan Batu Ampar di Pulau Batam sebagai wilayah entreport partikulir berdasarkan Keppres No.74/1971 dan Reglement A. Ordonansi Bea (S.1931 No.471). Sejak saat itu, investasi asing mulai masuk dan berlokasi di Batu Ampar. Investasi ini terutama industri yang berkaitan dengan peralatan pengeboran minyak lepas pantai. Selain itu, industri yang banyak membutuhkan barang impor, seperti kegiatan dan logistik minyak, juga berkembang di Batu Ampar. Untuk pengintegrasian kegiatan, dibentuk Badan Pimpinan Industri Pulau Batam, dengan tugas: (1) merencanakan, mengembangkan, dan memangun industri dan prasarananya, (2) menampung dan meneliti izin usaha untuk diajukan pada industri terkait, dan (3) mengawasi pelaksanaan proyek industri (Muladi, dkk., 26 Agustus 2003: 5-6).

Ternyata Batu Ampar berkembang dengan pesat sehingga pada tahun 1973 keluar Keppres No.41/1973 yang isinya menyatakan bahwa seluruh Pulau Batam dikembangkan sebagai daerah industri. Daerah industri ini dikelola oleh dua badan, yaitu Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam) dengan fungsi menyelenggarakan pengusahaan daerah industri dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pertumbuhan daerah industri Pulau Batam. Dari tugasnya terlihat bahwa Otorita Batam lebih bettugas pada pengembangan wilayah Pulau Batam, sedangkan Persero Batam bertugas khusus untuk pengembangan industri. Keppres No.33/1974 dan PP No. 20/1972 menyatakan tiga kawasan di Pulau Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, dan Kabil memperoleh status sebagai bonded warehouse. Suatu bonded warehouse seharusnya hanya memiliki fungsi sebagai penyimpanan barang impor yang tidak dikenai bea masuk dan cukai. Jadi, di sana (seharusnya) tidak ada kegiatan industri. Jika barang keluar dari daerah bonded warehouse dan masuk ke negara yang bersangkutan, baru dikenai bea impor. Akan tetapi, pada kenyataannya, sebelum dinyatakan sebagai bonded warehouse, Pulau Batam telah dinyatakan sebagai entreport partikulir dan di sana telah tumbuh industri, perdagangan, pergudangan, dan perumahan. Karena tidak ada pengaturan untuk memindahkan aktivitas ini keluar dari bonded warehouse, maka fungsi bonded warehouse di sini menjadi rancu (Muladi, dkk., 23 Agustus 2003: 7).

Karena adanya krisis Pertamina pada tahun 1976, pimpinan Otorita Batam (yang nampaknya mula-mula dipegang oleh pejabat Pertamina) untuk sementara dialihkan kepada Menteri Aparatur Pembangunan, JB Sumarlin. Pada tahun 1978, Presiden Suharto menugaskan BJ Habibie sebagai pengelola Batam. Dalam suatu kesempatan, Habibie mengajukan pentingnya peran Batam sebagai konsekuensi dari perkembangan Singapura yang sangat cepat kepada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Habibie menyatakan bahwa apabila Singapura dianggap sebagai Balon I, maka Balon II adalah Batam, Balon III adalah Galang dan Rempang, sedangkan Balon IV adalah Bintan. Balon I dapat bersinergi dengan Balon II-IV tanpa harus mengurangi kualitas Balon I (masih bingung kenapa balon? Analogi atau singkatan ya?). Mulai tahun 1981 berlaku rencana jangka panjang pengembangan Batam yang diharapkan berakhir pada tahun 2006, yaitu setelah target tercapai, Otorita ditiadakan dan pengurusan langsung diserahkan kepada pemerintah daerah (Muladi, dkk., 23 Agustus 2003: 8).

Penasaran bagaimana Habibie mengelola Batam?

Penasaran bagaimana Batam berkembang dengan sangat pesat sehingga menarik perhatian Singapura?

Baca bukunya 😀

Akan tetapi, data tahun 2006 memperlihatkan bahwa perkembangan Batam sangat tidak menggembirakan (setelah masa-masa emas pada 1990-an). Pada tahun 2006, 35 tahun setelah dibangun, total investasi yang diserap baru mencapai USD 11,9 miliar. Nilai ekspor Batam hanya mencapai USD 5 miliar/tahun. Nilai ini sangat rendah karena kawasan yang serupa, yaitu Suzhou di Cina yang dibangun 20 tahun setelah Batam dan praktis mulai dari nol, nilai ekspornya saat ini mencapai 4 kali lipat Batam (Majalah Tempo, edisi 24-30 Juli 2006: 115). Arus kunjungan wisatawan asing sekarang terhenti pada sekitar 1 juta orang/tahun. Bandara Hang Nadim, yang mempunyai landasan pacu terpanjang di Asia Tenggara, kini sepi dan hanya didominasi penerbangan domestik. Padahal, niat Habibie membangun landasan pacu sepanjang 4 km adalah untuk menampung limpahan muatan kargo dari Bandara Changi di Singapura. Demikian juga pelabuhan laut yang sepi. Investor asing banyak yang merelokasi industrinya ke negara lain, seperti Malaysia. Sejak tahun 2001, bukannya investor yang bertambah, akan tetapi kini sudah 20 investor yang ‘lari’ dari Batam. Angka ini adalah angka resmi. Bagaimanapun, diperkirakan perusahaan yang ‘hengkang’ lebih banyak lagi karena banyak perusahaan yang mempertahankan papan nama perusahaan di Batam, padahal usahanya sudah dialihkan ke negara lain (Majalah Tempo,  edisi 24-30 Juli 2006: 116-117).

Mengapa hal ini terjadi, dapat dilihat dari faktor administrasi. Dilihat dari segi administratif, pada tahun  2000 telah terjadi perkembangan administratif yang menarik untuk dikaji. Mulai tahun 2000 diberlakukan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, yang biasa disebut sebagai undang-undang otonomi daerah. Dengan UU No. 22/1999 ini dan UU No. 22/1999 mengenai Perimbangan Keuangan, maka timbul kerancuan mengenai kewenangan di Batam. Menurut UU No. 22/1999, sektor-sektor industri dan investasi merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, sama dengan daerah otonom lainnya, hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Batam. Padahal, sejarah perkembangan Batam berbeda dengan kota lain, di Batam terdapat Otorita Batam yang berwenang mengenai hal tersebut. Dengan demikian, terjadi kerancuan dalam hak dan wewenang. Juga, seandainya kewenangan di bidang industri dan investasi dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Kota Batam, maka kapasitas kemampuan Kota Batam masih terlalu kecil (Muladi dkk., 23 Agustus 2003: 20-21).

Mau tahu permasalahan Batam lebih lanjut? Baca bukunya 😀

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, pemerintah pusat tidak melakukannya sendiri, melainkan meminta bantuan Singapura. … Akan tetapi, tampaknya penyelesaiannya tidak semudah itu. Mari Elka Pangestu selaku Ketua Kelompok Kerja Sama Indonesia-Singapura menyatakan bahwa sejak ada desentralisasi, kebijakan pemerintah Indonesia tidak konsisten. Jadi, yang menjadi pangkal penyelesaian masalah seharusnya ada pada pemerintah Indonesia, dalam bentuk konsistensi kebijakan. Walaupun setelah perjanjian tersebut pemerintah telah bertindak cepat, akan tetapi Singapura meragukan konsistensinya. Sebagai contoh, dengan adanya UU Khusus KEKI (Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia), telah diberlakukan layanan satu atap untuk investasi. Dengan pelayanan ini, lama penyelesaian perizinan di pusat akan dapat dikurangi dari 151 hari menjadi 59 hari. Lama penyelesaian di daerah akan berkurang dari 180 hari menjadi 56 hari. Selain pemangkasan waktu penyelesaian perizinan, kepada investor yang masuk ke KEKI akan diberikan keringanan pajak secara bertahap (Harian Kompas, 2 Agustus 2006: 18). Terlihat telah ada langkah positif dari pemerintah, walaupun masih jauh kalah bersaing dari wilayah lain yang sejenis. Singapura juga masih ragu akan kepastian pelaksanaan KEKI ini. Keraguan SIngapura terutama ditujukan kepada hubungan buruh, birokrasi, serta komitmen jangka panjang. Hubungan buruh ditekankan pada kelangsungan tenaga kerja. Birokrasi dipertanyakan karena berpotensi menghambat investasi, sedangkan (mengenai) komitmen jangka panjang, SIngapura mempertanyakan komitmen partai politik dan pemerintah Indonesia pada masa datang (Harian Kompas, 2 Agustus 2006: 18). Jadi, masa depan Batam masih menjadi tanda tanya. Sebagian besar dari pertanyaan itu, terpulang pada pemerintah serta partai politik Indonesia.

~~~

Menarik kan? Ibu Siti Sutriah ini merupakan salah satu dari sedikit orang (Indonesia) yang mencoba menganalisis Indonesia dalam konteks perencanaan wilayah dan kota secara mendalam. Karena yang menulis adalah orang Indonesia, ketika membaca-baca (masih skimming sih) buku ini terasa semangatnya untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia.

Memang, buku ini nampaknya menggunakan literatur yang cukup berumur (dalam cuplikan di atas literatur terbaru terbit pada tahun 2006, sekitar 7 tahun lalu), sehingga untuk yang ingin tahu dan ingin menyelesaikan permasalahan harus menilik kondisi terkini, namun analisisnya (menurut orang awam seperti saya) merupakan hal berharga yang patut dipelajari.

Dan kalo teman-teman baca pembukaan post ini, cuplikan kisah Batam ini merupakan bagian dari sebuah bab yang berjudul ‘Pembagian kerja internasional yang baru’ atau new international division of labor (NIDL). Bisa dicari tahu sendiri, apakah NIDL baik atau buruk untuk sebuah negara berkembang, karena kalo saya yang ngomong saya gag ada keahliannya dan takut salah, hehehehehe.

Indonesia punya potensi dan Indonesia bisa maju! 😀

Advertisements

4 thoughts on “Batam dan Segitiga Sijori

      1. Sampai saat ini saya belum ada kesempatan memeriksa, namun sepertinya Penerbit ITB tidak menerbitkan buku ini secara online..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s